Karhutla, Mahasiswa Demo 'Gubernur Wik Wik Wik, Masyarakat Uhuk-Uhuk'

PALEMBANG - Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Sumsel Melawan Asap yang menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (17/09/2019) dan berlangsung ricuh.

Kericuhan terjadi setelah massa aksi mendesak Gubernur Sumsel mencabut izin perusahaan pembakar lahan yang mengakibatkan kabut asap berkepanjangan melanda Sumsel.

Namun, hingga waktu yang diberikan mahasiswa, sosok Gubernur Sumsel Herman Deru yang diharapkan belum juga muncul menemui massa aksi.

Dalam aksi tersebut, massa ditemui Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, tapi massa aksi menolak dan tetap bertekad meminta Gubernur Sumsel Herman Deru yang hadir langsung.

"Bukan kalian saja yang merasakan, tapi warga Sumsel juga merasakan. Tapi hari ini, Gubernur Sumsel Herman Deru sedang menemani kehadiran Ibu Iriana Jokowi," kata Mawardi Yahya saat menemui massa aksi, Selasa (17/09/2019).

Bukan hanya itu, kata Mawardi, Gubernur Sumsel juga saat ini tengah bersama Pangdam, Kapolda Sumsel, Danrem untuk meninjau kebakaran hutan dan lagan di wilayah Sumsel.

"Kalau kalian mau menemui Pak Gubernur langsung, silahkan tunggu sampai sore, atau sampai besok. Wassalam," ujar Mawardi sambil meninggalkan massa aksi.

Pada aksi ini, mahasiswa membawa atribut aksi demo berbagai kecaman dan tuntutan. Diantaranya

“Gubernur Wik Wik Wik, Masyarakat Uhuk-Uhuk”, selanjutnya “PEJABAT MAKAN SUAP, RAKYAT MAKAN ASAP, SUMSEL DIBAKAR, BUKAN TERBAKAR”.

Bukan hanya itu, atribut lainnya mewarnai halaman kantor Gubernur Sumsel, “Korporasi vs Pemprov Kong-Kalikong, Karhutla tak Kunjung Usai”, “INDONESIA Gawat Kathutla”, dan masih banyak lainnya.

Koordinator Aksi, M Gulam Zakia menilai sejauh ini belum ada tindakan tegas dari aparat dan pemerintah dalam penanganan kasus karhutla, terlebih bagi perusahaan.

Padahal, munculnya asap yang pekat merupakan akibat ulah korporasi di bidang perkebunan.

"Perusahaan-perusahaan tidak diusut, tidak diproses, sedangkan warga biasa, petani kecil ditangkap, dijadikan tersangka," ungkap Gulam.

Gulam mensinyalir pemerintah pandang bulu dalam penanganan kasus karhutla.

"Kami yakin ada kongkalikong antara pemerintah dan korporasi, sampai sekarang tidak ada korporasi yang jelas-jelas terlibat dicabut izinnya, tidak ada," tegasnya.

Massa mendesak pemerintah segera menuntaskan kabut asap. "Kami tunggu komitmen gubernur menangani asap, jangan diam saja. Harus ada tindakan," tegasnya.