Kritik Penanganan Karhutla, Alex Noerdin: Jangan Menutup Diri dari Pihak Asing

PALEMBANG - Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang setiap tahun terjadi seolah menjadi 'agenda' tetap pemerintah. Tahun 2019, karhutla yang terjadi dinilai terparah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Menanggapi hal ini, mantan Gubernur Sumsel yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Alex Noerdin menilai, pemerintah daerah harus melakukan suatu tindakan yang tegas dan nyata agar karhutla dapat segera berakhir.

"Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengucurkan dana yang besar untuk menggulangi karhutla ini, jadi harus bisa dimaksimalkan," ujar Alex saat dibincangi SINDOnews, Jumat (25/10/2019).

Alex juga mengatakan, pemerintah daerah jangan menutup diri untuk menerima tawaran bantuan dari pihak luar negeri dalam menanggulangi karhutla di Sumsel.

"APBN dan APBD memang ada, tapi jika kita hanya mengandalkan itu saja tidak mungkin bisa. Kepala Daerah harusnya dapat mengupayakan bantuan dari pihak luar negeri seperti yang saya lakukan tahun 2015 lalu," timpalnya.

Pada dasarnya, kata Alex, anggaran yang dikucurkan oleh BNPB dinilai sangat luar biasa, karena bisa kita nilai untuk melaksanakan TMC dan waterboombing tidak sedikit uang yang dikeluarkan. "Penanganan Karhutla komprehensif, terpadu dan terarah serta direncanakan dengan baik," jelasnya.

Alex juga menilai, mengerahkan pasukan darat memang efektif tetapi disaat kebakaran terjadi ditengah lokasi tentu pasukan darat sulit mencapai. Sedangkan, patroli udara itu memakan biaya mahal.

"Menggerakkan masyarakat peduli api di desa-desa sudah kita petakan, setidaknya ada 76 desa rawan kebakaran. Tetapi itu harus terkontrol dan diawasi terus menerus. Terkadang selang sudah tidak adalagi, mesin sudah copot dan sebagainya. Kuncinya pengawasan dan pembinaan terus menerus selama satu tahun penuh," tandasnya.