Kebijakan Menag Soal Cadar Menuai Kritik

JAKARTA - Kebijakan Menag Fachrul Razi soal larangan pengunaan cadar menuai kritikan. Menag sebaiknya mengurusi hal yang substansial ketimbang yang tampak luar.

“Dari pada ngurusin yang tampak mending Menag itu ngurusin yang subtansial aja deh. Karena soal radikalisasi, soal terorisme dan seterusnya itu bukan soal penampakan, bukan apa yang kelihatan, tapi ini soal ideologi, mending Menag urus soal ini dulu. Baru nanti kalau memang secara ideologi itu berkaitan antara radikalisme dan terorisme itu berkaitan dengan cadar, nah baru keluarkan peraturan itu,” kata Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Yaqut memaparkan, dari sisi budaya, niqab atau cadar itu budaya Arab, bukan Islam dan dalam sejarah, Indonesia dimerdekakan salah satunya oleh ras Arab juga.

Jadi, sah saja kalau ada budaya Arab, budaya Cina, Jawa dan etnis lainnya. Jadi, sebaiknya saling menghargai kebudayaan etnis tertentu karena itu yang lebih penting.

“Pesan saya ke menteri agama itu, pelajari dulu itu radikalisme, terorisme ideologinya seperti apa? Berhubungan engga sama cara berpakaian orang? Nggak usah aneh-aneh lah saya kira,” kata Pimpinan Komisi II DPR itu.

Menurut Yaqut, dirinya bukan tidak setuju tetapi, alangkah baiknya jika Menag mempelajari terlebih dulu apa yang dimaksud radikalisme, terorisme dan hubungannya dengan cara berpakaian orang.

“Kalau tidak berhubungan, nggak bikin aturan yang nggak perlu,” tandasnya.