UNEP Sebut Karhutla Mayoritas Terjadi di Lahan Telantar

JAKARTA - Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Environment Programme (UNEP) mengeluarkan data terbaru terkait luasan hutan dan lahan yang terbakar pada tujuh provinsi di Indonesia.

Tercatat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama Januari-Oktober 2019 mencapai 1,64 juta hektare (ha). Dari luasan tersebut sekitar 76% karhutla terjadi di lahan telantar.

Data itu mengungkapkan hanya 3% kebakaran terjadi di lahan pertanian kelapa sawit. Begitu juga kebakaran di kawasan hutan mencapai 3% dari total keseluruhan area.

Diperkirakan, pada 1 Januari hingga 31 Oktober 2019 sekitar 60.000 ha hutan terkena dampak kebakaran dan sebagian berada di lahan gambut.

Menanggapi laporan itu, Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo mengatakan, konsesi tidak produktif seperti kawasan telantar yang tidak dibebani izin, punya potensi karhutla tinggi.

Hal ini, berbeda dengan kawasan yang dibebani izin seperti perkebunan sawit. “Kemungkinan suatu kawasan produktif seperti perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri terbakar dan punya banyak hotspot kecil,” kata Sudarsono di Jakarta, kemarin.

Karena itu, kata Sudarsono, untuk memperkecil potensi karhutla, para pemegang konsesi termasuk pemerintah wajib dibebani tanggung jawab termasuk pemberlakukan tanggung jawab mutlak jika konsesinya terbakar.

“Cara pencegahan ini lebih efektif dibandingkan penanggulangan jika sudah terjadi kebakaran,” katanya.

Pengamat Lingkungan dan Kehutanan Petrus Gunarso berpendapat tanggung jawab itu akan memaksa setiap pemegang konsesi aktif menjaga konsesi.

Baik Sudarsono maupun Petrus berpendapat, kesetaraan tanggung jawab pemegang konsesi bisa memperkecil terjadinya karhutla sekaligus meminimalir kampanye hitam terhadap industri sawit di Indonesia yang selama ini selalu dikambinghitamkan.

“Seharusnya saat terjadi kebakaran hutan di Pulau Jawa, Perum Perhutani sebagai BUMN pemegang konsesi hutan bisa diminta pertanggungjawaban dan dikenai sanksi sama seperti korporasi dan masyarakat,” kata Sudarsono.

Musdalifah Mahmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan karhutla di Indonesia tidak terkait dengan pembukaan lahan sawit.

“Naif rasanya jika untuk membeli bibit sawit saja butuh dana Rp25 juta hingga Rp50 juta dan belum termasuk biaya lain seperti pupuk, jika kemudian hanya untuk dibakar,” kata Musdalifah.