BPS: Pengangguran Lulusan SMK di Sumsel Meningkat

PALEMBANG - Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi penyumbang pengangguran tertinggi berdasarkan latar belakang pendidikan.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel akan melakukan evaluasi secara keseluruhan agar lulusan SMK bisa bersaing dan terserap ke dunia usaha dan dunia industri.

"Kita akan evaluasi, kita akan menangkalnya dengan mencoba membuat Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai penyambung lulusan ke dunia usahan dan dunia industri," ujar Kepala Seksi Kurikulum Disdik Sumsel, Awaludin, Selasa (21/01/2020).

Menurutnya, jika BKK sudah dibentuk namun hasilnya kurang maksimal, maka evaluasi juga akan dilakukan pada instrumen lain seperti kinerja tenaga kependidikan, link and mage antara sekolah ke dunia usaha dan industri atau sarana dan prasarana yang belum lengkap. "Itu semua akan kita evaluasi karena siswa SMK ini kebanyakan tujuannya langsung mencari kerja, walaupun banyak juga yang membuka wirausaha atau lanjut ke Perguruan Tinggi," jelasnya.

Awaludin juga menyebutkan, berbagai langkah dan upaya dilakukan agar riset yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut bisa ditekan sehingga lulusan SMK bisa cepat terserap ke dunia usaha dan dnia industri. "Untuk BKK SMK Negeri ini sudah kita bentuk dan sekarang kita juga akan membentuk BKK SMK Swasta di seluruh Sumsel," katanya.

Setelah, BKK SMK Swasta ini terbentuk, lanjutnya, maka nanti akan dibuat forum BKK SMK se-Sumsel atau BKK Center. "Tahapan berikutnya yakni setelah terbentuk kita buat BKK Center ini yang nanti didalamya ada staff yang mengurusi sehingga komunikasi pemagangan, perekrutan tenaga kerja dan lain sebagainya," bebernya.

Dikatalqn juga, dibentuknya BKK SMK ini juga ingin menunjukkan kontribusi terhadap visi misi Gubernur Sumsel untuk menekan kemiskinan menjadi 1 digit. "Kita harap lulusan SMK dapat menekan angka penganguran karena ada data yang dikeluarkan BPS kalau penyumbang penganguran malah dari lulusan SMK," tegasnya.

Nantinya, pihaknya juga akan kerjasama dengan Disnaker Provinsi dan kabupaten/kota, CSR yang ada untuk penyerapan tenaga kerja. Selain itu, BKK ini juga untuk mengetahui klasifikasi serapan lulusan SMK ini kemana saja.

"Banyak lulusan SMK ini kita tidak tahu kemana saja, berapa persen terserap ke tenaga kerja, berapa persen yang melanjutkan kuliah maupun yang buka usaha sendiri," ungkapnya.

Dengan adanya BKK SMK ini nanti data lulusan atau alumni SMK bisa terdata dengan baik sehingga para alumni juga wajib laporkan ini. "Idealnya memang harus ada BKK, karena itu kita akan maksimalkan lagi ini karena ini bukan hal yang baru," tandasnya.