Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Diangkat Jadi Penasihat Ahli Kapolri

JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane memberikan apresiasi pada Kapolri Jenderal Idham Azis yang mengangkat mantan Ketua KPK Agus Rahardjo sebagai Penasihat Ahli Kapolri. Ia berharap, keberadaan Agus membuat Polri membersihkan dirinya dari aksi korupsi, pungli, mafia kasus, mafia jabatan, maupun mafia proyek.

"Selain itu Agus diharapkan dapat membuka akses KPK untuk melakukan OTT terhadap para jenderal maupun perwira Polri yang korup," ujar Neta kepada SINDOnews, Jumat (24/1/2020). Neta menyebut, penasihat ahli Kapolri bukanlah hal baru bagi dunia kepolisian di negeri ini. Dari waktu ke waktu, Kapolri kerap memiliki penasihat ahli.

Namun, saat ini Kapolri Idham Azis mengangkat 17 penasihat ahli terdiri dari berbagai kalangan ahli. IPW, katanya, memberi apresiasi pada Idham yang sudah mengangkat begitu banyak penasihat ahli meski masa tugasnya sebagai Kapolri begitu singkat, yakni setahun lagi.

Meski memberi apresiasi kepada Idham, pihaknya juga melihat pengangkatan begitu banyak penasihat ahli seakan menunjukkan Idham sebagai Kapolri hendak show of force bahwa dirinya didukung begitu banyak pakar. "Yang jadi pertanyaan, dalam masa tugas yang tinggal setahun lagi, sejauh mana 17 penasihat ahli itu bisa bekerja efektif membantu Idham. Apalagi, selama ini keberadaan penasihat ahli di lingkungan Kapolri lebih banyak sebagai pajangan," tutur dia.

Di sisi lain, di internal Polri sendiri sebenarnya sudah cukup banyak staf ahli Kapolri, yang terdiri dari jenderal bintang satu dan dua. Selain itu di lingkungan Polri sendiri ada enam jenderal bintang tiga. Sehingga, keberadaan 17 penasihat ahli Kapolri itu bisa membuat tumpang tindihnya kinerja di Polri, terutama dengan staf Kapolri yang berpangkat jenderal bintang tiga, dua, dan satu.

"Bukan mustahil mereka akan bertanya, apa sesungguhnya pekerjaan mereka sekarang ini dengn keberadaan begitu banyaknya penasihat ahli Kapolri." Selain itu, lanjut dia, dengan begitu banyak penasihat ahli Kapolri dapat membuat opini bahwa para jenderal Polri yang selama ini bekerja sesuai tupoksi ternyata tidak dipercaya, sehingga Kapolri harus di-back up lagi dengan begitu banyak penasihat ahli.

Menurutnya, banyaknya penasihat ahli ini juga makin menunjukkan bahwa Polri sekarang ini lebih doyan membuat organisasinya menjadi 'obesitas', ketimbang membuat organisasj yang ramping, efisien, dan efektif. Hal ini tidak sejalan dengan semangat Presiden Jokowi yang selalu mengatakan akan menghapus sejumlah posisi eselon agar pemerintahan menjadi efisien dan efektif.