Strategi Pencegahan Korupsi Perlu Dukungan Semua Pihak

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan, saat ini tak bisa dipungkiri langkah pencegahan korupsi tidak sebanding dengan penindakan.

Sehingga, dirinya menempatkan pencegahan untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi, sebagai strategi utama KPK.

"Saya sadar betul, strategi ini sangat tidak menarik dan populis karena jauh dari kegaduhan, hingar bingar atau "drama" yang menarik dan asyik untuk diikuti hingga menjadi polemik di masyarakat. Sehingga mungkin tidak lagi menjadi sorotan dan kilauan lampu kamera, serta guratan tinta di media massa," ujar Firli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/1/2020).

Strategi pencegahan ini tentunya kurang efektif jika tidak atau kurang didukung oleh elemen bangsa lainnya. Tak hanya dukungan, komitnen yang kuat juga dibutuhkan.

"Dukungan kita bersama tentunya akan meningkatkan akselerasi pencegahan korupsi di Indonesia," katanya.

Seiring dengan strategi pencegahan, lanjut Firli, langkah maksimal penindakan dan penegakan hukum terhadap koruptor tetap dilakukan oleh lembaga antikorupsi itu.

"Saya ingatkan dan tekankan bahwa pencegahan itu sebelum kejahatan korupsi terjadi, namun ketika itu terjadi, penindakan tegas tetap dilakukan oleh KPK. Kita juga akan fokus pada upaya menyelamatkan kerugian negara (asset recovery)," ungkapnya.

Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan serius sehingga membutuhkan keseriusan untuk menanganinya.

"Bapak Presiden juga mengingatkan bahwa kejahatan korupsi yang sering kali melewati batas negara, sehingga kerja sama internasional melalui forum multilateral, regional, dan bilateral sangat diperlukan dalam pemberantasan korupsi agar seluruh lini di NKRI terbebas dari korupsi," katanya.

KPK tentunya akan mengintensifkan kerja sama dalam bentuk agency to agency antar negara, misalnya dengan CPIB Singapore, FBI USA, SFO Inggris, ICAC Hong Kong, MACC Malaysia, CCDI, MoJ, and Supreme People of Procuratorate (SPP) China, Anti-Corruption Bureau Brunei, AFP Australia, NAZAHA Saudi Arabia, dan lembaga anti korupsi dunia lainnya. "Mari bersatu bekerja membangun negeri, membebaskan NKRI dari Korupsi," tuturnya.