Presiden PKS Beri 3 Catatan Soal Omnibus Law kepada Ketum Golkar

Rabu, 26 Februari 2020 - 09:41 WIB
Presiden PKS Beri 3 Catatan Soal Omnibus Law kepada Ketum Golkar
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Rabu (25/2/2020) malam. Foto/SINDOnews/Rico Simanjuntak
A A A
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Rabu (25/2/2020) malam. Dalam pertemuan di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat itu, Sohibul Iman memberikan tiga catatan penting terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Sohibul mengatakan, dalam pertemuan tersebut Airlangga menekankan soal transformasi struktural perekonomian Indonesia. PKS, kata Sohibul, sepakat terkait transformasi struktural tetapi memandang RUU Omnibus Law yang sekarang cukup sensitif.

Sehingga diperlukan pengelolaan yang baik dan tidak boleh serampangan. "Insya Allah nanti secara formal akan disampaikan sikap PKS saat pembahasan di DPR. Dalam kesempatan ini PKS hanya menyampaikan tiga koridor," ujar Sohibul.

Koridor pertama, kata dia, harus sejalan dengan konstitusi UUD NKRI 1945 baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Jangan sampai ada pasal atau ketentuan yang menyimpang dari ruh konstitusi. "Kami ingin transformasi struktural harus dilaksanakan dengan tidak menabrak ketentuan-ketentuan dalam konstitusi," kata Sohibul.

Koridor kedua, harus menjaga rasa keadilan bagi seluruh pihak dan stakeholder. Hak-hak pekerja harus diberikan jaminan. Jangan sampai RUU ini hanya berpihak ke investor atau pengusaha saja tetapi di saat yang sama tidak memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja dan sebagian besar rakyat Indonesia.

"PKS ingin transformasi ini bukan hanya mengejar pertumbuhan tapi juga menjamin pemerataan dan rasa keadilan bagi semua stakeholder, bukan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja," terangnya.

Koridor ketiga, harus memperkuat demokrasi dan otonomi daerah. Tidak boleh ada upaya sentralisasi kekuasaan dan pemberangusan hak-hak demokrasi rakyat. Karena semangat reformasi adalah semangat demokratisasi dan desentralisasi.

"PKS ingin upaya apapun termasuk akselerasi investasi dan penciptaan lapangan kerja tidak boleh merusak pembagian kewenangan antar elemen trias politica dan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," ucapnya.

Di samping itu, dia menjelaskan bahwa kunjungannya itu adalah rangkaian silaturahim kebangsaan PKS dengan partai politik. "Intinya PKS ingin terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak, dengan Partai Golkar salah satunya," kata Sohibul.

Mantan Wakil Ketua DPR ini juga menjelaskan bahwa dalam diskusi yang berlangsung ramah dan hangat disertai sajian makan malam tersebut, Sohibul bersama jajaran petinggi PKS lainnya tampak serius mendiskusikan permasalahan bangsa, salah satunya adalah tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
(don)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.4291 seconds (0.1#10.140)