Kades Lulusan SMA Dinilai Kurang Paham Kelola Dana Desa

PALEMBANG - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumsel Yusnin mengungkapkan, hampir 60 persen Kepala Desa (Kades) di Provinsi Sumsel hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Yusnin menilai, berbekal pendidikan SMA para kades rawan melakukan kesalahan administrasi maupun manajerial yang dapat berimbas pada hukum.

"Sebagian besar Kades di Sumsel itu tamatan SLTA, sisanya lulusan SMP dengan paket B. Ada juga sarjana tapi jumlahnya sedikit," ujar Yusnin saat ditemui SINDOnews diruang kerjanya, Selasa (10/03/2020).

Meski lulusan SMA memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin desa, lanjut Yusnin, pihaknya khawatir banyak dari para pejabat desa tersebut kurang memahami soal dana desa.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, kata Yusnin, pihaknya menyediakan 1.300 pendamping desa dan membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) di 2.853 desa se-Sumsel untuk memberikan masukan dan mengawasi aliran dana desa, sehingga minim potensi penyelewengan.

"Saya belum bisa memastikan rincian kades dan aparat desa yang menyelewengkan dana desa, saya hanya mendapatkan informasi tahu-tahu sudah langsung di kejaksaan," kata Yusnin.

Pihaknya mendukung rencana Mendagri Tito Karnavian yang meminta kades tidak langsung dipidana bila terjadi kesalahan administrasi dalam menggunakan dana desa.

"Jadi kalau ada kades yang salah administrasi, janganlah ya, langsung dilakukan penegakan hukum, tetapi diberikan bimbingan dan pelatihan mengelola dana desa," tandasnya.