Fahri: Enggak Ada Gunanya Gerindra Dapat Kursi Menteri
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, tidak ada gunanya Partai Gerindra mempercayakan kadernya menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Menurut Fahri, jabatan menteri bukan sesuatu yang bisa dibanggakan Partai Gerindra. "Katakanlah kayak Gerindra sekarang, mau dapat menteri apa sih? Kemudian itu menjadi hebat apa? Enggak ada. Enggak ada gunanya gitu lho," kata Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Untuk itu Presiden Jokowi disarankan untuk tidak perlu mengkhawatir partai politik di DPR yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
"Di satu sisi, Pak Jokowi dan kawan-kawan mantap jadi eksekutif. Enggak usah mikirin DPR dan enggak usah memikirkan akan membuat DPR itu suruh diam dengan cara ditarik beberapa orang jadi menteri, enggak usah, itu salah konsepsi," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Legislator asal Nusa Tenggara Barat ini mengingatkan Jokowi berkoalisi dengan rakyat. "Dengan sistem presidensil, presiden tidak bisa dijatuhkan oleh proses politik, kecuali kalau dia melanggar hukum," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024. Mereka akan dilantik di Gedung DPR MPR, Senayan, Jakarta, 20 Oktober mendatang.
Menurut Fahri, jabatan menteri bukan sesuatu yang bisa dibanggakan Partai Gerindra. "Katakanlah kayak Gerindra sekarang, mau dapat menteri apa sih? Kemudian itu menjadi hebat apa? Enggak ada. Enggak ada gunanya gitu lho," kata Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Untuk itu Presiden Jokowi disarankan untuk tidak perlu mengkhawatir partai politik di DPR yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
"Di satu sisi, Pak Jokowi dan kawan-kawan mantap jadi eksekutif. Enggak usah mikirin DPR dan enggak usah memikirkan akan membuat DPR itu suruh diam dengan cara ditarik beberapa orang jadi menteri, enggak usah, itu salah konsepsi," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Legislator asal Nusa Tenggara Barat ini mengingatkan Jokowi berkoalisi dengan rakyat. "Dengan sistem presidensil, presiden tidak bisa dijatuhkan oleh proses politik, kecuali kalau dia melanggar hukum," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024. Mereka akan dilantik di Gedung DPR MPR, Senayan, Jakarta, 20 Oktober mendatang.
(boy)