Soal Lockdown, Pengamat: Pemerintah Pusat dan Daerah Tak Sejalan

JAKARTA - Pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan kebijakan lockdown hanya boleh diputuskan oleh pemerintah pusat tak dipatuhi oleh sejumlah pemerintah daerah. Hal ini, tampak dari sejumlah daerah seperti Kota Tegal, Jawa Tengah yang menempuh opsi kebijakan lockdown di wilayahnya.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie melihat pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai tak sejalan. Menurutnya, wabah corona yang semakin luas bikin harmonisasi luntur. "Secara kemanusiaan atau human right, kalau tidak diambil langkah konkret atau menutup diri bisa disebut lockdown akan terlalu berisiko," kata Jerry saat dihubungi SINDOnews, Jumat (27/3/2020).

Jerry menilai, langkah Kota Tegal melakukan lockdown memang berisiko dalam pemerintahan, tapi menguntungkan bagi publik. Pasalnya, ini langkah antisipatif mencegah penyebaran Covid-19. "Di dunia sudah ada 16 negara yang menetapkan lockdown," ungkap dia.

Lebih lanjut Jerry mengaku memahami alasan kepala daerah jika tidak melakukan lockdown wilayah ini akan berbahaya dan berpotensi akan banyak korban jiwa. Di sisi lain, penerapan social distancing juga tak sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat.

Menurut Jerry, agak berat membuat punishment soal penutupan daerah terkait serangan virus corona. Ini juga dibenarkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan yang menyebut bisa saja daerah-daerah melakukan lockdown. Masalah finansial menurut Menteri Keuangan aman dan logistik masih relatif stabil.

"Di India saja dengan penduduk 1,3 miliar dengan economic growth (pertumbuhan ekonomi) 5 persen di bawah Indonesia 2019 yakni 5,02 persen bisa menerapkan lockdown," ungkap dia. "Tinggal bagaimana adjustment system atau sistem penyesuaian daerah dan semua sudah disiapkan matang dan mapan," tandasnya.