Puskesmas Jadi Ujung Tombak Deteksi Virus Corona

JAKARTA - Pemerintah terus mematangkan skema deteksi dini wabah Corona (Covid-19). Saat ini pemerintah mempersiapkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menjadi ujung tombak deteksi dini Covid-19.

Puskesmas dinilai memiliki daya jangkau luas karena tersebar hingga tingkat kecamatan. Bahkan di beberapa wilayah Puskesmas ada di tingkat desa. Kendati demikian tidak seluruh Puskesmas yang bisa menjadi tempat deteksi dini Covid-19.

“Di beberapa Puskesmas yang terpilih untuk kita konversi agar mampu melaksanakan pemeriksaan Covid 19,” ujar Juru Bicara Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Achmad Yurianto, di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan dalam waktu dekat pihaknya akan mendatangkan mesin catridge Tes Cepat Molekuler (TCM) ke Puskesmas-Puskesmas terpilih.

TCM ini untuk memfasilitasi tes PCR atau rapid test (tes cepat) Covid-19. Saat ini fasilitas TCM baru tersedia di 132 rumah sakit.

“Dan kemudian kita sudah akan melakukan dalam waktu dekat untuk memanfaatkan mesin pemeriksaan TB TCM yang selama ini sudah tergelar di lebih 132 rumah sakit. Dengan mendatangkan catridge yang memang disiapkan khusus. Untuk ini maka akan dilakukan penjajakan perubahan ini,” katanya.

Namun, kata Yuri membutuhkan waktu untuk menyiapkan sumber daya manusianya sehingga bisa mengoperasikan mesin ini.

Dia optimistis dalam minggu ini sudah bisa dilakukan uji coba mesin oleh para pegawai Puskesmas yang telah ditunjuk.

“Tentunya tidak sedemikian mudah, karena pasti akan membutuhkan perubahan pada setting mesin. Kemudian melatih SDM dan kemudian menyiapkan cartridgenya. Kita optimis dalam Minggu ini, kita sudah akan mulai melakukan itu dan kita harapkan pada hari ini (kemarin). Paling lambat besok (hari ini) juga sudah mulai masuk ke cartridge,” katanya.

Sementara itu pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan virus corona atau Covid-19 dinilai paling rasional diterapkan ketimbang isolasi wilayah atau lockdown.

“Pertama mengapa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar diterbitkan seperti kali ini. Bahwa pilihan ini paling rasional dari kebijakan dalam penanganan Covid-19 di antara banyak yang diambil dan usulan dari banyak kalangan,” kata Deputi IV Kantor Staf Presiden, Juri Ardiantoro dalam konferensi pers daring disiarkan langsung melalui streaming dari Graha BNPB, Jakarta, kemarin.

Di samping pertimbangan perlindungan warga negara dari Covid-19, kata dia, kebijakan PSBB diterapkan juga dengan pertimbangan tentang menyangkut bangsa ini dengan pulau yang tersebar di nusantara dan jumlah penduduk begitu banyak.

“Juga pertimbangan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Kebijakan PSBB ini diambil untuk melanjutkan yang selama ini diambil pemerintah dan Gugus Tugas (Penanganan Covid-19),” kata Juri.

Kedua, lanjut dia, dalam Peraturan Pemerintah PSBB adalah pembatasan kegiatan dari penduduk dalam suatu wilayah terinfeksi Covid-19 dan ditujukan untuk mencegah penyebaran corona semakin meluas.

“PSBB ini selama ini sudah berjalan, adalah seperti peliburan sekolah, bekerja di rumah atau WFH, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat fasilitas umum,” katanya.